ISLAM DI KOTA PALEMBANG
Post & sumber foto;
#IQsanBerbagiWarna
Makalah; Witrianto, S.S. M.Hum., M.Si.
1. Masuknya Islam di Palembang
Berdasarkan sumber-sumber Arab dan Cina, pada abad ke-9 di Palembang,
yang diyakini sebagai ibukota Kerajaan Buddha Sriwijaya, telah terdapat
sejumlah pemeluk Islam di kalangan penduduk pribumi Palembang. Hal ini
merupakan konsekwensi dari interaksi antara penduduk Sriwijaya dengan
kaum Muslimin Timur Tengah yang sudah berlangsung sejak masa awal
kelahiran Islam. Meskipun Sriwijaya merupakan pusat keilmuan Buddha
terkemuka di Nusantara, ia merupakan kerajaan yang kosmopolitan.
Penduduk Muslim tetap dihargai hak-haknya sebagai warga kerajaan
sehingga sebagian dari mereka tidak hanya berperan dalam bidang
perdagangan tetapi juga dalam hubungan diplomatik dan politik kerajaan.
Sejumlah warga Muslim telah dikirim oleh Pemerintah Sriwijaya sebagai
duta kerajaan, baik ke Negeri Cina maupun ke Arabia.[1]
Bukti-bukti historis tersebut membantah pendapat sejarawan terkenal
Thomas Arnold yang menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Sumatera
Selatan dibawa oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel kira-kira tahun
1440.[2] Pendapat ini juga dibantah oleh Taufik Abdullah yang menyatakan
bahwa Islam masuk ke Sumatera Selatan lebih dahulu dari Minangkabau,
pedalaman Jawa, atau bahkan Sulawesi Selatan.[3] Sejarawan Indonesia
terkenal ini bahkan menduga bahwa sejak akhir abad ke-15 Palembang telah
menjadi daerah enclave Islam terpenting di Nusantara sehingga Raden
Fatah yang lahir di Jawa belajar agama Islam di Palembang.
Pada awal masuknya Islam di Nusantara, Palembang merupakan salah satu
tempat yang pertama kali mendapat pengaruh Islam. Tome Pires, seorang
ahli obat-obatan dari Lisabon (yang lama menetap di Malaka, yaitu pada
tahun 1512 hingga 1515), pada tahun 1511, mengunjungi Jawa dan giat
mengumpulkan informasi mengenai seluruh daerah Malaya-Indonesi
a.
Dalam bukunya yang berjudul Summa Oriental, sebagaimana yang dikutip
Ricklefs (1995), dia mengatakan bahwa pada waktu itu sebagian besar
raja-raja Sumatera beragama Islam, tetapi masih ada negeri-negeri yang
masih belum menganut Islam. Menurut Pires, mulai dari Aceh di sebelah
utara terus menyusur daerah pesisir timur hingga Palembang, para
penguasanya beragama Islam. Di sebelah selatan Palembang dan di sekitar
ujung selatan Sumatera hingga pesisir barat, sebagian besar penguasanya
tidak beragama Islam. Di Pasai terdapat komunitas dagang Islam
internasional yang sedang berkembang pesat dan Pires menghubung-hubu
ngkan
penegakan pertama agama Islam di Pasai dengan kelihaian para pedagang
Muslim itu. Akan tetapi, penguasa Pasai belum berhasil meng-Islam-kan
penduduk pedalaman. Raja Minangkabau dan seratus pengikutnya disebutkan
sudah menganut agama Islam, tetapi penduduk Minangkabau lainnya belum.
Meskipun demikian, Pires menyebutkan bahwa agama baru itu makin hari
makin bertambah pemeluknya di Minangkabau.
Hurgronje
(1973),[4] berpendapat bahwa agama Islam secara perlahan-lahan masuk ke
daerah-daerah pantai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan
pulau-pulau kecil lainnya di seluruh Kepulauan Nusantara sejak kira-kira
setengah abad sebelum Baghdad (pusat Khilafah Abbassiyah) jatuh ke
tangan Hulagu (raja Mongol) pada tahun 1258. Hurgronje mengemukakan
bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Hindustan yang dibawa oleh
pedagang-pedaga
ng Gujarat.
Usaha penyebaran Islam ke pedalaman seterusnya dilakukan juga oleh orang
Muslim pribumi sendiri, dengan daya tariknya pula, tanpa campur tangan
penguasa negara.
Hasil penelitian L.W.C. van den Berg
menunjukkan bahwa orang Arab Hadramaut mulai datang secara massal ke
Nusantara pada tahun-tahun terakhir abad ke-18, sedangkan kedatangan
mereka di Pantai Malabar jauh lebih awal. Perhentian mereka yang pertama
adalah Aceh. Dari sana kemudian sebagian menyebar ke Palembang dan
Pontianak.[5]
Sejak abad yang lalu, di Pulau Sumatera
koloni Arab yang besar hanya ada di Aceh dan Palembang. Koloni Arab yang
ada di Palembang dianggap yang paling menarik, baik dari sudut pandang
sosial maupun dari sudut pandang ekonomi perdagangan. Pada awal abad
ke-19, Sultan Pealembang, Sultan Mahmud Badaruddin, memberi kesempatan
sebesar-besarny
a kepada bangsa Arab untuk menetap di ibukota negerinya.[6]
Setelah penduduk Kota Palembang, menganut Islam, daerah Iliran yang
berada di bawah pengaruh budaya Kota Palembang pun mengalami proses
Islamisasi. Daerah Uluan meskipun kemudian juga menganut agama Islam,
tetap memperlihatkan ciri khas yang berbeda. Penyebab utamanya adalah
komunikasi yang sulit dengan Palembang, yang terpisah lebih dari
seminggu waktu perjalanan, sehingga menyulitkan terjadinya interaksi
antara masyarakat Uluan dengan masyarakat kota.
Tidak
banyak diketahui mengenai perkembangan Islam di Sumatera Selatan sampai
menjelang berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam. Selama kira-kira
dua abad Palembang menjadi wilayah kekuasaan kerajaan-keraja
an Islam di Jawa. Palembang baru resmi menjadi kesultanan yang berdiri sendiri ketika Raden Tumenggung memproklamasika
n
dirinya menjadi Sultan Ratu Abdurrahman pada tahun 1666 dan kemudian
mengambil gelar Sultan Jamaluddin pada tahun 1681.[7] Tidak begitu jelas
apakah hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai kekuatan politik di
Palembang termasuk lemah atau kuatnya pengaruh kultur Jawa di Palembang
dan lemahnya identitas Melayu Palembang. Namun yang menarik adalah
bahwa, sejak Palembang resmi memisahkan diri dari protektorat Kerajaan
Mataram, semakin ditingkatkan usaha menerapkan hukum Islam di
kelsultanan. Struktur Kesultanan Palembang terus mengalami penyesuaian
dengan ajaran Islam
2. Perkembangan Islam di Palembang
Tome Pires, berpendapat bahwa setelah melemahnya pengaruh Majapahit dan
Cina di Palembang adalah akibat perkembangan Islam yang pesat di
kalangan masyarakat Melayu Palembang. Hal ini juga terkait dengan
kebangkitan Islam di Nusantara, terutama kerajaan-keraja
an Islam di Pantai Utara Jawa dan kerajaan-keraja
an
Islam yang ada di luar Jawa, termasuk di Pelembang sendiri. Situasi dan
kondisi ini menempatkan Palembang menjadi wilayah perlindungan kerajaan
Islam Demak, sehingga apapun yang terjadi di Demak, akan sangat
mempengaruhi Palembang. Menurut B.H.M. Vlekke, adanya bukti-bukti
ekspansi Islam kebagian timur Jawa saat itu. Di bagian barat,
terus-menerus adanya tekanan oleh Pangeran Demak. Cirebon mereka
taklukkan sekitar tahun 1475, dan kemudian menyerang dan mengalahkan
Palembang dan Jambi di Sumatera yang diperkirakan terjadi pada tahun
1500.
Setelah diserang dan dikalahkan oleh Demak, dalam waktu
relatif singkat armada laut Palembang bangkit kembali, yaitu pada tahun
1512-1513 armada laut ini bergabung dengan armada Pati Unus dari Jepara
menyerang Malaka yang telah diduduki oleh Portugis tahun 1511. Korban
pasukan gabungan ini sangat besar. Tome Pires mengatakan banyak orang
Palembang yang mati dan armada gabungan ini hanya kembali dengan 10 jung
dan 10 kapal barang.
Seperti telah diketahui bahwa selama
berabad-abad tidak ada seorang pun yang mengungkapkan adanya serangan
Demak atas Palembang, apalagi raja Demak yang pertama, Raden Patah,
adalah kelahiran Palembang. Lebih memantapkan hubungan Palembang dengan
Demak menurut Serat Khanda, dinyatakan bahwa istri Pangeran Trenggana,
adalah putri dari tokoh legenda Aria Damar yang berasal dari Palembang.
Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di
Palembang adalah sejalan dengan berdirinya Kerajaan Palembang Darussalam
atau masa kesultanan di palembang. Berdirinya Kesultanan Palembang
diawali dengan peristiwa perebutan kekuasaan di Demak pada tahun 1546.
Ki Gede Ing Suro, pengikut setia Pangeran Aria Penangsang yang tewas
dalam perebutan kekuasaan yang kemudian dimenangkan oleh Pangeran
Adiwijaya, Sultan Pajang. Ki Gede Ing Suro berpendapat bahwa meskipun
berada di bawah kekuasaan Demak, Palembang tidak perlu menyerang Pajang.
Oleh karena Kerajaan Demak sudah dikuasai oleh Pajang, maka Ki Gede Ing
Suro menganggap Palembang secara otomatis kemudian menjadi wilayah
merdeka. Ki Gede Ing Suro kemudian mendirikan Kesultanan Palembang
dengan meletakkan dasar-dasar keraton Jawa di Palembang. Kapan waktu
persis berdirinya Kesultanan Palembang tidak dapat diperkirakan. Ada
yang memperkirakan pada tahunh 1542 atau 959 H, tetapi beberapa catatan
menyebutkan waktunya bahkan lebih awal, yaitu dengan adanya catatan
mengenai berakhirnya masa kekuasaan Ki Gede Ing Suro (tua) pada tahun
966 H (dari pemerintahannya
selama 22 tahun). Berdasarkan keterangan terakhirt ini, berarti
Kesultanan Palembang mulai berdiri tahun 944 H. Hal ini sesuai dengan
catatan R.A. Bakri dan koleksi Tropen Institut.
Dari beberapa
catatan mengenai Palembang, Ki Gede Ing Suro (tua) setelah memerintah
selama 22 tahun kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada saudaranya Ki
Gede Ing Ilir yang berkuasa selama lebih dari 10 tahun. Kemudian, pada
tahun 1587. Ki Gede Ing Suro (muda) dengan beberapa orang pengikutnya
melarikan diri dari Demak ke Palembang dan menerima kekuasaan dari
ayahnya, Ki Gede Ing Ilir.[8] Oleh karena dinobatkan di Palembang, Ki
Gede Ing Suro (muda) lebih dikenal sebagai cikal bakal penguasa Kerajaan
Palembang sampai berakhirnya Kesultanan Palembang Darussalam.
Pada sekitar tahun 1575 Ki Gede Ing Suro (muda) wafat dan dimakamkan di
daerah I-Ilir Palembang. Sebagai penggantinya kemudian adalah Ki Mas
Adipati yang mempunyai empat orang putra dan satu orang putri. Ia
memerintah sampai tahun 1587. Setahun kemudian, putranya yang bernama
Den Arya naik tahta menggantikan dirinya. Den Arya hanya sebentar
memerintah, karena dia kemudian terbunuh oleh kelakuannya yang kurang
baik. Yang menggantikan Den Arya sebagai raja adalah adiknya yang
bernama Pangeran Seda Ing Pura yang memerintah Palembang tahun
1630-1639.[9]
Penguasa Palembang yang dikenal sebagai
tokoh pembangunan modern adalah Sultan Mahmud Badaruddin I atau yang
juga dikenal dengan nama Sultan mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, yang
memerintah pada tahun 1724-1758. Selama masa pemerintahannya
,
Sultan ini banyak melakukan pembangunan kota, di antaranya adalah makam
Lembang atau yang dikenal juga dengan nama Kawah Tengkurep (1728), Kuto
Batu (Kuto Lamo, 29 September 1737), Masjid Agung (26 Mei 1748), dan
terusan-terusan
(kanal) di
sekitar Kota Palembang. Sultan ini pulalah yang konon kabarnya
memprakarsai pembangunan Benteng Kuto Besak. Selain itu Sultan Mahmud
Badaruddin I juga mengembangkan tambang timah di Bangka dan menata
sistem perdagangan agar lebih menguntungkan kesultanan.
Kawasan
inti keraton kesultanan Palembang Darussalam pada masa pemerintahan
Sultan Mahmud Badaruddin I luasnya sekitar 50 hektar dengan batas-batas
di sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kapuran, di sebelah timur
berbatasan dengan Sungai Tengkuruk (sekarang menjadi Jalan Sudirman), di
sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Musi, dan di sebelah barat
berbatasan dengan Sungai Sekanak. Pada awalnya di areal tanah yang
luasnya sekitar 50 hektar ini hanya terdapat bangunan (benteng) Kuto
Batu atau Kuto Tengkuruk dan bangunan Masjid Agung dengan sebuah menara
yang atapnya berbentuk kubah.[10]
Selain melakukan
pembangunan fisik di Palembang, pada masa pemerintahan Sultan Mahmud
Badaruddin I, juga diperhatikan pengolahan sumber penghasilan
kesultanan, antara lain dengan memperluas penambangan timah di Bangka.
Pada masa pemerintahannya
,
untuk memperluas areal tambang didatangkan orang-orang Cina sebagai
pekerja. Kontrak perdagangan timah dengan V.O.C. diperbaharui, tetapi
banyak pula perdagangan timah ilegal yang dilakukan dengan negara
tetangganya, misalnya dengan Riau. Dengan datangnya kemakmuran akibat
perdagangan timah dan lada, berkembang pula karya seni pembuatan
barang-barang lakuer dan tenun songket.
Pengganti Sultan Mahmud
Badaruddin I, berturut-turut adalah Sultan Ahmad Najamuddin I
(1768-1776), Sultan Muhammad Baharuddin (1776-1804), Sultan Mahmud
Badaruddin II (1804-1821), Sultan Ahmad Najamuddin II atau Sultan Husin
Diauddin (1813-1817) yang memerintah secara bergantian dengan Sultan
Mahmud Badaruddin II, Sultan Ahmad Najamuddin III (1819-1921), dan
Sultan Ahmad Najamuddin IV (1821-1823) yang merupakan sultan terakhir.
Perkembangan Islam di Sumatera Selatan pada periode klasik kesultanan,
menurut Taufik Abdullah, [11] berlangsung tersendat-senda
t
tidak hanya karena kecilnya peranan istana dalam proses tersebut tetapi
juga karena ulama sibuk melayani kebutuhan dan tugas dari istana.
Menurut Abdullah, para Sultan Palembang terlalu sibuk dengan
persoalan-perso
alan politik dan ekonomi dengan kesultanan-kesu
ltanan
lain dan pemerintah Hindia Belanda sehingga kesempatan untuk mengadakan
Islamisasi menjadi berkurang. Di samping itu, sultan juga harus
menyelesaikan persoalan kesetiaan daerah pedalaman yang merupakan daerah
sumber ekspor. Ulama pada periode ini juga tergolong ulama birokrat
yang waktu dan pikirannya lebih tercurahkan pada persoalan-perso
alan
di istana. Sementara ulama tidak mempunyai corak hubungan yang intim
dengan sultan dan pengaruh mereka sangat tergantung dengan kemampuannya
meyakinkan Sultan. Akan tetapi, kalau analisis ini tepat, ia harus
dipahami dari perspektif perbandingan dengan proses perkembangan Islam
di kesultanan-kesu
ltanan lain di Nusantara.
Betapa pun lambannya perkembangan Islam di Sumatera Selatan, tetapi
hasil usaha para sultan dan ulama masih nampak dalam realitas historis.
Di samping peningkatan kualitas Islam kultural maupun politis, Islam
menjadi agama yang dianut penduduk di berbagai daerah di pedalaman
Sumatera Selatan. Institusi-insti
tusi
keagamaan seperti masjid turut mengalami perkembangan. Sultan
Abdurrahman pada tahun 1663 mendirikan sebuah masjid yang kemudian lebih
dikenal dengan sebutan Masjid Lama. Pada tanggal 25 Jumi 1748 sebuah
masjid besar diresmikan penggunaannya oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo
Wikramo. Masjid yang berlokasi di pusat Kota Palembang ini sekarang
dikenal dengan sebutan Masjid Agung. Setelah runtuhnya Kesultanan
Palembang, beberapa masjid didirikan oleh ulama yang kaya dengan
mendapat dukungan dari masyarakat.[12]
Kesultanan
Palembang dihapus oleh Belanda pada tanggal 7 Oktober 1823. Mulai saat
itu Palembang menjadi daerah administrasi Hindia Belanda dengan Joan
Cornelis Reijnst sebagai residen. Pada tahun 1825, I.I. van Sevenhoeven
ditempatkan sebagai Resident Palembang.[13] Direbutnya keraton
Kesultanan Palembang oleh pasukan Belanda pada tahun 1821 berakibat
besar bagi perbandingan intern elite Palembang. Dengan jatuhnya keraton,
penghasilan yang dulu diperoleh kaum ningrat palembang dari sistem
pajak lama dihapuskan. Dengan demikian Priyayi kehilangan wibawa
ekslusif mereka atas penduduk kota lain. Perkembangan ini juga
mempengaruhi pembagian status dan kekuasaan di kalangan elite kota demi
kepentingan sayid. Para saudagar kaya justru berhasil memperkuat
kedudukan mereka dengan bertindak sebagai pelindung agama. Klien rakyat
jelata mereka diwajibkan setia mematuhi kewajiban moral yang berkenaan
dengan upacara agama, sementara itu tanpa perlindungan, para priyayi
dibiarkan mngalami proses kemiskinan yang tak dapat dielakkan secara
perlahan-lahan.
Satu-satunya
kenangan hak istimewa ini ialah pembayaran pensiun yang dilakukan
penguasa kolonial kepada anggota keluarga paling penting.
3. Proses Islamisasi di Palembang
Walaupun pada masa Kerajaan Sriwijaya, sudah ada penduduk Muslim, agama
Islam belum menjadi agama negara. Setelah melalui proses yang panjang
yang berhubungan erat dengan kerajaan-keraja
an
besar di Pulau Jawa, seperti Kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, dan
Mataram. Raden Patah alias Raden Panembahan Palembang yang lahir di
Palembang, sebagai Pendiri dan Raja Demak yang pertama (1478-1518),
sangat besar pengaruhnya terhadap Palembang atau sebaliknya. Raden Patah
berhasil memperbesar kekuasaan dan menjadikan Demak sebagai kerajaan
Islam pertama di Jawa. Akibat pertentangan politik, Kerajaan Demak tidak
dapat bertahan lama. Perebutan kkuasaan antara Aria Penangsang dari
Jipang dan Pangeran Adiwijaya dari Pajang disebabkan masalah suksesi dan
warisan Kerajaan Demak, mengakibatkan Demak tidak dapat bertahan lama.
Kemunduran Demak mendorong tumbuhnya Kesultanan Pajang. Penyerangan
Kesultanan Pajang ke Demak mengakibatkan sejumlah bangsawan Demak
melarikan diri ke Palembang.[14]
Rombongan dari Demak yang
dikepalai Ki Gede Ing Lautan (1547-1552) termasuk kelompok Jipang yang
kalah dalam pertarungan kekuatan politik tersebut berlari dan menetap di
Palembang Lamo (Kelurahan 1 Ilir) dan mendirikan Keraton Tradisional
Jawa di Palembang yang diyakini pada masa itu sebagian penduduknya telah
beragama Islam. Pimpinan yang berkuasa saat itu adalah Dipati Karang
Widara, keturunan Libar Daun. Keraton yang didirikan adalah istana Kuto
Gawang dan masjid di Candi Laras.[15] Berita ini dibuktikan dari laporan
Jonathan Claesen (tanggal 30 Juni 1663) yang menyatakan antara lain,
bahwa dia tidak mendapatkan kuli untuk membangun Loji Sungai Aur, karena
penduduk tiap-tiap hari sedang membangun sebuah masjid baru. Istilah
baru ini oleh JWJ Wellan (Bijdrage tot de Geschiedenis van de Masjid
lama te Palembang, Culturell Indie, Vol. I, 1939, hlm. 305-314),
berkesimpulan seandainya masjid yang dibangun oleh Sultan Abdurrahman
adalah masjid baru berarti sebelumnya sudah ada masjid tua. Menurut JWJ
Wellan masjid tua dimaksud terletak di Kuto Gawang tersebut. Masjid ini
kemudian dihancurkan oleh ekspedisi Mayor Joan van der Laen pada tahun
1659, di mana saat itu terjadi perang pertama antara Belanda dengan
Palembang.
Pengganti Pangeran Sido Ing Lautan adalah Ki
Gede Ing Suro Tuo (1552-1573), kemudian sebagai pengganti selanjutnya
adalah Kemas Anom Adipati Ing Suro /
Ki Gede Ing Suro Mudo (1573-1590). Berturut-turut setelah Ki Gede Ing
Suro Mudo wafat, naik tahta Kiemas Adipati, Kemudian Sultan Jamaluddin
Mangkurat I Madi Ing Angsoko, Sultan Jamaluddin Mangkurat II Madi Alit,
Sultan Jamaluddin Mangkurat III Sedo Ing Puro, Sultan Jamaluddin
Mangkurat IV Sedo Ing Kenayan, Sultan Jamaluddin Mangkurat V Sedo Ing
Pasarean, Sultan Jamaluddin Mangkurat VI Sedo Ing Rajek. Kemudian
diganti Sultan Jamaluddin Mangkurat VII Susuhunan Abdurrahman Candi
Welan yang juga bernama Pangeran Ario Kesumo (Kiemas Hindi) (1659-1706)
yang memproklamirkan Palembang menjadi Kesultanan Palembang Darussalam
pada tahun 1675. Susuhunan bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatul
Mukminin Sayidul Imam.
Dengan diproklamirkann
ya
Kesultanan Palembang Palembang Darussalam ini maka Agma Islam resmi
sebagai Agama Kerajaan (negara) sampai masa berakhirnya. Dengan
Proklamasi Kesultanan Palembang ini, keterkaitan dengan Mataram, baik
kultural maupun politik terputus, dan Palembang mengembangkan
pemerintahan dan kehidupan masyarakat dengan tradisi dan kepribadian
sendiri. Kultural jawa yang selama ini tertanam sebagai dasar legitimasi
keraton Palembang yang menumbuhkan keterkaitan sembah atau upeti dengan
Pajang dan Mataram sudah tidak terjadi lagi. Kultural masyarakat
Palembang lebih banyak didasari kultural Melayu.
Sultan
Palembang ini mempunyai minat dan perhatian khusus pada agama Islam.
Beliau mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Sultan ini
melakukan usaha-usaha tertentu untuk menarik dan merangkul para ulama
Arab untuk menetap di wilayahnya. Akibatnya para imigran Arab terutama
dari Hadramaut mulai hijrah ke Palembang dalam jumlah yang semakin
bertambah yang selanjutnya menjadi pemukim terbesar kedua di Indonesia
setelah Surabaya.
Ulama-ulama Arab ini memegang peranan penting
dalam kehidupan dan penghidupan penduduk. Pengaruh tradisi, ilmu
pengetahuan maupun budaya Islam sangat besar. Atas dorongan para ulama
Arab ini pula Sultan Abdurrahman membangun Istana Beringin Janggut dan
Masjid, setelah Kuto Gawang terbakar. Masjid yang dibangun ini sekarang
dikenal dengan nama Masjid Lama yang terletak di Beringin Janggut
Kelurahan 17 Ilir.
Dalam abad ke-18 dan 19, Palembang
telah berperan sangat besar dalam mengembangkan budaya Islam di wilayah
Sumatera Selatan maupun Nusantara. Palembang menjadi salah satu Pusat
Pengkajian Islam berbahasa Melayu, selain Aceh, Banjarmasin, dan
Minangkabau.[16
]
Gambaran tentang kehidupan beragama pada paruh pertama bad ke-19 di
Palembang berdasarkan Laporan Tahunan Residen Palembang dari tahun 1834
dan 1835, menyatakan bahwa di Palembang pada waktu itu golongan ulama
(priesterstand)
cukup besar,
tetapi mereka tidak bersikap keras terhadap pemerintah kolonial.
Ustadz-ustadz ini hanya mencoba meningkatkan ketaatan beribadah
masyarakat palembang; suatu usaha yang belum menghasilkan bukti yang
nyata pada tahun 1830-an. Dalam pembicaraannya dengan Residen Palembang,
Pangeran Penghulu sebagai kepala birokrasi agama malah mengeluh tentang
tidak adanya ketekunan agama di kalangan penduduk Palembang. Kurangnya
perhatian masyarakat terhadap agama antara lain terlihat dari sedikitnya
jamaah yang mengikuti shalat Jumat di Masjid Agung, satu-satunya masjid
di Kota Palembang yang pada saat itu telah berpenduduk lebih dari
20.000 orang.[17]
Kenyataan ini menyebabkan penguasa kolonial
tidak menganggap Islam sebagai ancaman terhadap status quo mereka. Akan
tetapi, mulai pertengahan abad ke-19 pendapat penguasa kolonial tentang
Islam di Palembang mengalami perubahan yang mendasar. Sesudah tahun
1850, di kalangan pegawai pemerintahan kolonial terdapat pendapat umum
bahwa penduduk kota justru sangat shaleh, dan taat memenuhi kewajiban
agama mereka. Meskipun demikian, orang Palembang belum dianggap fanatik
oleh penguasa Belanda; kehidupan beragama tetap terbatas pada penunaian
ibadah, seperti Sembahyang Jumat dan berpuasa pada Bulan Ramadhan.
Gambaran tentang Islam ini masih diu;angi sampai tahun 1870-an dalam
Laporan Tahunan Keresidenan Palembang, yang secara teratur ditutup
dengan kalimat: Meskipun shaleh secara lahiriah, rakyat (Palembang)
tidak bersifat fanatik dan sama sekali tidak terlihat gerakan
(subversif) yang bersifat keagamaan.[18]
Istilah fanatik baru
pertama kali muncul dalam wacana kolonial mengenai Palembang pada tahun
1880-an, dan selanjutnya menjadi ungkapan tetap untuk 60.000 penduduk
kota fanatik yang mengaji Al-Quran dengan suara keras. Perilaku ritual
Islam di Palembang mulai ditaati dengan ketelitian yang mencolok, Masjid
Agung ramai dikunjungi pada hari Jumat, baik oleh masyarakat dari
strata sosial tinggi maupun rendah.
Tahun 1881 merupakan
titik balik citra Islam di mata kolonial. Sebelumnya pegawai kolonial
tidak melihat Islam sebagai ancaman, namun sesudah tahun 1881, ibukota
Palembang dianggap sebagai sarang kejahatan haji fanatik dan orang Arab,
perubahan citra ini terutama tercermin dalam perubahan siklus terhadap
masyarakat Hadramaut di Palembang. Penangkapan Syarif Abdullah Aisegaf
dipandang sebagai bukti keterlibatan Alawiyin dalam propaganda
Pan-Islamistis.
Sebenarnya
sebagian besar Sayid tidak turut campur. Akan tetapi, ide bahwa jaringan
orang Turki dan Arab secara rahasia terlibat dalam persiapan perang
suci, sudah tertanam di benak penguasa kolonial. Selama hari-hari
pertama kepanikan, berita menggemparkan dari Sumatera ditafsirkan begitu
rupa oleh Batavia, sehingga orang mengganggap telah ditemukan komplotan
para pemimpin Arab di Palembang, meskipun pendapat ini segera
dikoreksi, pemerintah kolonial tetap menganggap Palembang sebagai pusat
perlawanan terhadap negara kolonial, berkat semangat fanatik yang
dimiliki penduduk kota.[19]
Kebangkitan Islam di Palembang
mulai terlihat tanda-tandanya antara tahun 1913 dan 1916. Pada bulan
November 1913, di Palembang didirikan cabang Syarekat Islam (SI), yang
dengan cepat merambat ke pedalaman. Selama tiga tahun, SI amat berhasil
di Sumatera Selatan, dan dalam waktu singkat, pimpinan gerakan
memobilisir rakyat pedesaan untuk memakai lambang agama. Sebagai tanda
semangat keagamaan, pegawai Belanda memperhatikan, pada puncak gerakan
politik tahun 1915 dan 1916, masjid-masjid di Keresidenan palembang
ramai dikunjungi orang. Bahkan di Uluan Palembang, penduduk desa, yang
semula tidak menghiraukan kewajiban ritual mereka, kelihatan ramai
mengunjungi masjid waktu sembanhyang Maghrib dan Isya. Akan tetapi,
mobilisasi massa ini, yang sifatnya sementara saja, belum mampu
menerobos secara definitif dalam imbangan kekuatan kebudayaan. Dengan
dihapuskannya agitasi politik pada tahun 1916, lenyap pula minat rakyat
pedesaan untuk melaksanakan kewajiban religius.[20] Jika politik belum
mampu mengubah pola kebudayaan yang lama dibekukan birokrasi kolonial,
kekuatan ekonomi pada dasawarsa berikut justru berhasil mendobrak status
quo. Dengan peningkatan kesejahteraan pada tahun 1925, hasrat untuk
memperluas agama bertambah dengan cepat smpai ke pelosok pedesaan.
Di balik proses Islamisasi ini, uang merupakan motor yang kuat.
Sesungguhnya dalam kebudayaan Palembang, kekayaan tidak cukup untuk
menjamin prestise sosial. Dalam masyarakat perkotaan, yang didominasi
elite Hadramaut, uang hanya menjadi lambang sosial jika modal ekonomi
ditransformir menjadi modal religius. Dasar materiil proses ini ialah
prasarana agama seperti masjid, langgar (surau), dan sekolah agama, yang
didirikan oleh pelindung yang kaya. Patron wakaf ini sangat bergantung
pada para pedagang elite dan oleh karena itu sangat peka terhadap
perkembangan konjungtur. Cara perlindungan ini menjelaskan pula, mengapa
sebagai akibat konjungtur tinggi pada tahun 1920-an, prakarsa baru
dikembangkan di bidang agama. Kekayaan baru yang dihasilkan kopi dan
karet, baik di kota maupun di pedesaan, diinvestasikan lagi di bidang
agama dalam bentuk wakaf. Akibat etos religius ini, sesudah tahun 1925
terjadi persaingan yang meningkat antara pedagang kaya, sebagai
pelindung agama.
4. Perkembangan Pendidikan Islam di Palembang
Persaingan yang terjadi antara pedagang kaya di ibukota Keresidenan
Palembang menyebabkan perubahan struktural di bidang pengajaran agama.
Sesudah tahun 1925, pengajaran agama di Palembang masih bersifat
tradisional. Pengajaran hanya diberikan di langgar dan masjid kepada
kelompok murid dari usiayang berbeda-beda. Pertama-tama diajarkan
mengaji Al-Quran tanpa terlalu memperhatikan pemahamannaskah
yang dibaca maupun lagu yang tepat. Tahap awal ini kemudian disusul
dengan pengajaran bahasa Arab yang terutama terdiri dari menghafal
naskah sederhana. Mereka yang dengan cara ini telah menguasai bahasa
Arab, diizinkan untuk mengikuti pelajaran yang diberikan ulama
terkemuka, yang membacakan kitab kuning dalam bahasa Arab dan memberikan
komentar dalam bahasa Melayu.
Sesudah tahun 1900, bentuk
tradisional demikian makin dikritik. Untuk dapat bersaing dengan sektor
pendidikan kolonial, guru agama Islam mulai mengadakan pembaharuan
sehingga isi maupun organisasi pengajaran agama berubah banyak sekali.
Dalam dasawarsa pertama abad ke-20, di Jawa dan di Minangkabau didirikan
madrasah, yang untuk pertama kali memberikan pelajaran di dalam kelas.
Di sekolah baru ini, perhatian banyak diberikan kepada pelajaran bahasa
Arab, supaya murid lebih mengerti naskah, dan untuk itu dikembangkan
bahan pelajaran baru dibantu alat didaktis yang lain, seperti papan
tulis dan bangku sekolah, yang untuk pertama kali diperkenalkan di
kelas. Di berbagai sekolah agama sebagian dari kurikulum disediakan
untuk mata pelajaran umum seperti sejarah dan ilmu bumi.[21]
Pada awal abad ke-20, bentuk pengajaran baru seperti ayng dikembangkan
di Jawa, belum mendapat banyak perhatian di Palembang. Di ibukota
Keresidenan Palembang pendidikan agama Islam baru menerima impuls
pembaharuan ketika pada tahun 1924 beberapa saudagar berkumpul untuk
mendirikan suatu organisasi perdagangan Perkoempoelan Dagang Islam
Palembang. Pada rapat pertama, dirumuskan dwi-tujuan organisasi yang
akan memperjuangkan kepentingan ekonomi anggota, sekaligus meningkatkan
kualitas pengajaran agama Islam di Palembang (IPO 1924: 370). Pada tahun
berikut, dimulai pengumpulan uang, dan dengan dana ini PDIP kemudian
mendirikan madrasah di Kampung Sekanak, dekat dermaga perdagangan.[22
]
Madrasah Diniyah Aliyah ini bukan saja contoh yang baik dari hubungan
erat antara perdagangan dan lembaga Islam, melainkan juga merupakan
ilustrasi nyata dari peranan bentuk perlindungan dalam proses
Islamisasi, dan persaingan antara pelindung agama yang meningkat pesat
selama periode konjungtur tinggi.
Pada awalnya madrasah ini
dimaksudkan sebagai proyek kolektif kaum dagang di Palembang. Pada rapat
pertama pengumuman pendirian sekolah agama disambut dengan penuh
antusias, kemudian diadakan acara buka dompet guna mengumpulkan dana
bagi pembangunan gedung sekolah. Sayangnya antusiasme para pendiri PDIP
cepat berkurang, sehingga dalam praktiknya Madrasah Diniyah Aliyah
semata-mata mengandalkan bantuan firma H. Akil , suatu perusahaan besar
yang aktif dalam perdagangan kopi dan karet di pelabuhan Palembang.
Perkoempoelan Dagang Islam Palembang dengan cara halus kemudian diubah
menjadi Perkoempoelan Dagang Bangsa Melajoe.
Bagi
masyarakat Palembang yang didominasi minoritas Arab, perubahan nama ini
bukan tanpa arti. Pada tahun 1907, beberapa keluarga Arab telah
mengembangkan prakarsa baru di bidang pendidikan dengan mendirikan suatu
perkumpulan Arab yang bernama Al-Ihsan. Inisiatif ini agak dirangsang
oleh rasa persaingan yang kuat dengan minorits Cina, yang terlebih
dahulu telah membuka sekolahnya. Perkumpulan Al-Ihsan kemudian
mendirikan sekolah dengan nama sama demi kepentingan pendidikan kaum
sayid.[23] Selain sekolah Al-Ihsan, pada tahun 1914 didirikan Madrasah
Arabiyah di Kampung 13 Ulu, tempat tinggal marga Al-Munawar, yang
termasuk sayid kelas tinggi.[24] Sekolah yang dibiayai keluarga
Al-Munawar ini, terutama dikunjungi oleh anak-anak (Arab) dari
kampung-kampung
sekitar 13
Ulu. Di kedua madrasah ini, pengajaran masih diatur menurut model
tradisional sehingga tidak jauh berbeda dengan isi kurikulum seperti
yang diberikan di langgar. Oleh karena itu, minat masyarakat Palembang
di luar kampung Arab untuk mengikuti pelajaran di madrasah ini tidak
terlalu besar sehingga sekolah itu hidup agak lesu.
Persaingan
dari Madrasah Diniyah Aliyah yang dibiayai Perkoempoelan Dagang Bangsa
Melajoe mengakhiri keadaan ini, dan dengan begitu rangsangan baru
diberikan kepada lembaga pendidikan kaum sayid. Dua puluh tahun sesudah
pendirian Madrasah Al-Ihsan yang pertama, perkumpulan ini didirikan lagi
dan kemudian disusun suatu panitia sekolah yang terdiri atas anggota
muda bangsa Alawiyin yang terutama berasal dari bagian ilir kota.[25] Di
sekolah baru ini pengajaran diberikan dengan sistem kelas, berdasarkan
kelompok umur, kepada anak lelaki maupun perempuan di tingkat sekolah
dasar (ibtidaiyah). Di bagian Ulu kota, prakarsa Al-Ihsan diambil alih
oleh Sayid Muhammad Al-Munawar, yang pada tahun yang sama mengadakan
reorganisai di Madrasah Arabiyah. Guna meningkatkan mutu pendidikan,
didatangkan guru dari Jamiat Al-Khair di Betawi, dan kemudian
pengetahuan umum seperti bahasa Belanda dan Inggris, dimasukkan dalam
kurikulum Madrasah Arabiyah.
Walaupun madrasah-madras
ah
yang didirikan sesudah tahun 1925 berhasil melakukan pembaharuan di
bidang pendidikan agama, jika ditinjau dari segi sosial, lembaga ini
masih mewakilki pola lama yang telah dikembangkan selama abad ke-19.
Hampir semua madrasah yang didirikan sesudah tahun 1925 menggantungkan
diri pada dukungan pelindunganya. Ketergantungan ini tidak hanya terasa
di bidang keuangan tetapi juga mendapat ekspresi secara simbolis. Para
pelindung madrasah menjadi pusat perhatian masyarakat, dan rangkaian
seremoni baru diperkenalkan untuk menegaskan martabat dan penampilan
mereka.
Pendidikan Islam di Palembang dan Sumatera
Selatan pada umumnya, menurut Mahmud Yunus,[26] lebih banyak mengikuti
pendidikan Islam di Jawa ketimbang Minangkabau. Pesantren-pesan
tren lama yang ada di Sumatera Selatan hampir sama dengan pesantren-pesan
tren
yang ada di Jawa. Di Sumatera Selatan tidak dikenal kitab Dlammun,
sebagaimana juga di Jawa. Begitu juga kitab Safinatun Najah yang tidak
dikenal di Minangkabau dikenal di Sumatera Selatan dan Jawa.
Pesantren-pesan
tren atau madrasah-madras
ah di Palembang banyak bermunculan semenjak berkembangnya agama Islam. Yang termasyhur di antaranya adalah:
1. Madrasah Al-Quraniah. Madrasah ini didirikan oleh Kamas Kiyai H.
Muhd. Yunus pada tahun 1920 di Palembang. Madrasah ini terdiri dari
bagian Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Pada masa keemasannya murid-muridnya
bisa mencapai 400 orang dengan guru berjumlah lima orang. Madrasah ini
masih hidup sampai sekarang.
2. Sekolah Ahliah Diniah. Madrasah
ini didirikan oleh K. Masagus H. Nanang Misri pada tahun 1920 di
Palembang. Madrasah ini terdiri dari dua tingkatan, Ibtidaiyah dan
Tsanawiyah.
3. Madrasah Nurul Falah. Madrasah ini didirikan
K.H. Abu Bakar Al-Bastari pada tahun 1934 di Palembang. Nurul Falah
terdiri dari tiga tingkatan, yaitu; (a) Tingkatan Ibtidaiyah, lama
pelajarannya lima tahun; (b) Tingkatan Tsanawiyah, lama pelajarannya
tiga tahun; (c) Tingkatan Aliyah, lama pelajarannya dua tahun. Pada masa
keemasannya, murid-murid madrasah ini mencapai 600 orang. Madrasah ini
masih hidup sampai sekarang.
4. Madrasah Darul Funun. Madrasah
ini didirikan oleh Kiyai H. Ibrahim pada tahun 1938 di Palembang. Dahulu
Darul Funun ini terdiri dari bagian Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, tetapi
sekarang hanya terdiri dari bagian Ibtidaiyah saja.
Lain daripada itu, banyak lagi madrasah-madras
ah di Sumatera Selatan mulai dari kota-kota sampai ke dusun-dusun, seperti madrasah-madras
ah:
iSalathiah, Diniah, Tarbiah Islamiah, Nurul Huda, dan lain-lain. Pada
zaman kemrdekaan Indonesia telah didirikan Sekolah Menengah Islam (SMI),
Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) dan Pendidikan Guru Agama (PGA)
di Palembang.
Kitab-kitab yang dipakai di pesantren-pesan
tren Sumatera Selatan hampir sama dengan kitab-kitab yang dipakai pesantren-pesan
tren
di Jawa seperti: Ajrumiah, Syekh Khalid, Azhari, Qathrun Nada, Ibnu
Aqil, Matan Bina, Kailani, Sanusiah, Ummul Barahin (Dusuqi),
Safinatun-Najah
, Fathul Qarib, Fathul-Muin, dan lain-lain. Begitu juga kitab-kitab yang dipakai di madrasah-madras
ah
Sumatera Selatan hampir sama dengan kitab-kitab yang dipakai di Jawa,
terutama Jakarta, karena dekatnya perhubungan antara Sumatera Selatan
dengan Jakarta.
Perguruan Tinggi Islam yang ada di Palembang di
antaranya adalah Fakultas Hukum Islam yang didirikan pada bulan
September 1957 oleh Yayasan Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan.
Fakultas Hukum Islam ini terdiri dari; (a) Persiapan (propaediuse)
selama satu tahun; (b) Bacalaureat I dan II selama dua tahun (lengkap);
dan (c) Doktoral I dan II selama dua tahun (tamat). Jumlah
keseluruhannya adalah lima tahun.
Fakultas Hukum Islam menganut
sistem bebas dalam studinya bukan sistem terpimpin. Mahasiswa yang
telah mengikuti kuliah pada satu tingkat selama satu tahun diberi
kebebasan untuk mengikuti kuliah pada tingkat yang lebih tinggi, kecuali
untuk tingkat doktoral. Fakultas Hukum Islam ini mula-mula dipimpin
oleh A. Gani Sindang, kemudian oleh K.H. Abu Bakar Bastari sampai tahun
1959. Dosennya pada tahun 1959 berjumlah 12 orang.
[1]
Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Historis Pemikiran Islam di Indonesia
(Bandung: Mizan, 1994), hlm. 36.
[2] Thomas Arnold, Sejarah Dakwah Islam (Jakarta: Rambe, 1979), hlm. 324.
[3] Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 206.
[4] Cornellis Snouck Hurgronje adalah orang Belanda yang pura-pura
masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Gafar untuk mempelajari
Islam di Makkah. Dia kemudian dikirim ke Aceh untuk mempelajari kultur
masyarakat Aceh yang waktu itu sulit ditundukkan Belanda.
[5]
L.W.C. van den Berg, Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara,
diterjemahkan oleh Rahayu Hidayat (Jakarta: INIS, 1989), hlm. 74.
[6] Ibid., hlm. 77.
[7] Ibid., hlm. 202.
[8] Johan Hanafiah, Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah
Tingkat II Palembang (Palembang: Pemda Tingkat II Kotamadya Palembang,
1998).
[9] Ibid. hlm. 167
[10] Ibid., hlm. 179.
[11] Taufik Abdullah, op. cit., hlm. 207
[12] Zulkifli, Ulama Sumatera Selatan Pemikiran dan Peranannya dalam
Lintasan Sejarah (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1999), hlm. 3.
[13] Bambang Budi Utomo et al., Kota Palembang: dari Wabua Sriwijaya
menuju Palembang Modern (Palembang: Paguyuban Masyarkat Peduli Musi,
2005).
[14] Panitia Renovasi Masjid Agung Palembang, 261 Tahun
Masjid Agung dan Perkembangan Islam di Sumatera Selatan (Palembang:
Yayasan Masjid Agung Palembang, 2001), hlm. 5.
[15] Ibid.
[16] Ibid, hlm. 6.
[17] Jeroen Peeters, Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang
1821-1942 (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 6; Panitia Renovasi Masjid Agung
Palembang, 261 Tahun Masjid Agung dan Perkembangan Islam di Sumatera
Selatan (Palembang: Yayasan Masjid Agung Palembang, 2001), hlm. 7.
[18] ARNAS, Laporan Politik 1858: 14; Storm vans Gravensande 1856: 457; Gibson 1856: 187; De Sturler 1843; 84).
[19] Jeroen Peeters, Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942 (Jakarta: INIS, 1997).
[20] KITLV, H. 1083, 60: 31.
[21] Untuk ikhtisar perubahan pengajaran Islam dalam periode 1910-1942, lihat Steenbrink 1974: 10-77.
[22] Boemi Melajoe, 5, 26 Februari 1927: 2-3.
[23] ARA, Memorie van Overgave Van de Velde: 23)
[24] Pertja Selatan 18, 11 Februari 1928: 2.
[25] Al-Ihsan 1, 1927:1.
[26] Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), hlm. 211.
